Hari Pangan Sedunia: Tolok Ukur Keberhasilan Mengatasi Kelaparan dan Kurang Gizi

Oleh: Afidatul Lutfita S. R

HARI PANGAN

Enam belas Oktober, hari yang istimewa untuk setiap orang yang masih hidup di bumi dan masih merasakan “lapar”. Sudah selayaknya kita memperingati dan meresapi makna World Food Day atau yang kita kenal sebagai Hari Pangan Sedunia ini. Sejak tahun 1980, FAO (Food and Agricultural Organization) sebagai badan yang bergerak di bidang pangan dan pertanian merayakan Hari Pangan Sedunia setiap tanggal 16 Oktober untuk memperingati berdirinya organisasi tersebut pada tahun 1945. Secara periodik, FAO memantau keadaan di berbagai belahan dunia yang berkaitan dengan permasalahan di bidang pangan dan pertanian. Data yang diperoleh cukup mengejutkan, di antaranya adalah adanya kenyataan bahwa:

1.      Dunia menghasilkan makanan yang cukup untuk memberi makan semua orang, namun, sekitar 800 juta orang atau 1 dari 9 orang menderita kelaparan dan 60% di antaranya adalah wanita.

2.      Kelaparan membunuh lebih banyak orang setiap tahun dibandingkan malaria, tuberkulosis dan AIDS.

3.      Sekitar 80% penduduk miskin di dunia tinggal di daerah pedesaan dan sebagian besar bergantung pada pertanian.

4.      Sepertiga dari makanan yang diproduksi di seluruh dunia rusak atau terbuang, namun

5.      Sebanyak 1,9 miliar orang – lebih dari seperempat populasi dunia – mengalami kelebihan berat badan.

Tidak perlu jauh-jauh, masih banyak saudara kita, rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh FAO pada tahun 2014-2016 sebanyak 19.4 juta penduduk Indonesia, terutama yang tinggal di daerah timur Indonesia seperti NTT, Maluku, dan Papua tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Meskipun persentase penurunan proporsi masyarakat kurang gizi telah mencapai lebih dari 50% dari tahun acuan 1990-1992, namun FAO menilai Indonesia masih lambat dalam mengatasi masalah ini terutama pada balita. Pada tahun 2010, tingkat prevalensi balita Indonesia yang mengalami pertumbuhan lambat masih sekitar 36.4% dari yang awalnya sebesar 42.4% pada tahun 2000 sehingga diperkirakan Indonesia belum mampu memenuhi target yang ditetapkan oleh FAO untuk tahun 2025 (FAO, 2017).

Namun, di sisi lain sebagian masyarakat Indonesia justru membuang-buang makanan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit pada tahun 2016 Indonesia menempati urutan kedua sebagai penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Selain diakibatkan oleh tingginya jumlah bahan pangan yang rusak karena penanganan yang kurang tepat, salah satu hal yang diindikasikan sebagai penyebab masalah ini adalah kebiasaan. Masyarakat yang memiliki kemampuan lebih dalam “memperoleh” makanan terbiasa membeli secara berlebihan sehingga meninggalkan sisa. Bahkan sebagian dari mereka makan secara berlebihan dan tidak teratur sehingga kasus overweight pun semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Indonesia merupakan negara agraris namun masih banyak orang kelaparan. Secara umum, biaya hidup dan harga bahan pangan di luar pulau Jawa lebih mahal. Distribusi yang panjang dan memerlukan biaya besar mengakibatkan harga bahan pangan sangat tinggi di daerah tujuan. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman berpendapat lonjakan harga di saat-saat tertentu juga diakibatkan oleh rantai pasok yang terlalu panjang. Harga pangan tetap rendah di tingkat petani, namun melambung tinggi di tingkat konsumen. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa petani yang hidup di daerah pedesaan tetap miskin dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup termasuk bahan pangan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya intervensi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah agar distribusi bahan pangan di Indonesia lebih baik dan seluruh rakyat Indonesia bisa memperoleh bahan pangan dengan mudah. Pangan merupakan kebutuhan pokok dan mendasar bagi setiap orang untuk dapat mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan yang mendasar tidak dapat terpenuhi, dikhawatirkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak dapat meningkat dan selalu kalah dengan bangsa lain.

Faktor lain yang dapat menyebabkan sulitnya swasembada pangan Indonesia adalah penguasaan teknologi pertanian yang masih rendah sehingga produktivitas sektor pertanian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kurangnya penguasaan teknologi juga menyebabkan kualitas dari hasil pertanian rendah dan rawan mengalami kerusakan sebelum sampai ke tangan konsumen. Bangsa Indonesia perlu belajar dan bekerjasama dengan luar untuk meningkatkan penguasaan teknologi. Tidak hanya berangkat belajar, namun bersedia kembali ke tanah air untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh. Selain itu, kita yang beruntung mendapatkan kemudahan dalam memperoleh makanan sudah selayaknya lebih bijak dalam membeli dan mengelola makanan agar tidak banyak sisa yang dihasilkan. Kita juga perlu promote kebiasaan berbagi dengan sesama agar mereka yang mengalami kesulitan bisa tetap makan, bertahan hidup, serta berkembang dengan baik untuk bersama-sama memajukan Indonesia.

Selamat Hari Pangan Sedunia. Mari kita wujudkan swasembada pangan dan Zero Hunger di Indonesia demi terciptanya generasi yang unggul dan sejahtera.(red)

 

Referensi:

http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita/berita-utama/content/269-rantai-distribusi-pangan-kepanjangan-ini-solusi-mentan

http://www.fao.org/world-food-day/2017/theme/en/

http://www.hipwee.com/feature/miris-indonesia-itu-penyampah-makanan-terbanyak-no-2-di-dunia-padahal-masih-banyak-yang-kelaparan/

https://www.voaindonesia.com/a/pemelitian-fao-sembilan-belas-koma-empat-juta-penduduk-indonesia-masih-mengalami-kelaparan/2817021.html

 

 

Iklan

INFOGRAFIS – KONFLIK AGRARIA

Sejauh Mana Mahasiswa FTP Mengetahui Konflik Agraria di Indonesia?

Penulis : Fyantina Eka, Karinka

Infografis : Ahmad Singgih

            Departemen Penelitian dan Pengembangan LPM TECHNO melakukan riset tanggapan mahasiswa FTP-UB mengenai konflik agraria di Indonesia. Riset dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa FTP pada tanggal  28-30 September 2017 dan didapatkan 180 responden. Hasil Riset ini tidak di maksudkan untuk mewakili pendapat seluruh mahasiswa FTP dan tidak di maksudkan untuk mengambil kesimpulan secara umum tentang pemahaman mahasiswa terhadap konflik agraria.

328562

                Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang tinggi akan konflik agraria. Daerah tertinggi ada di Jawa Timur dengan 43 kasus tercatat, diikuti oleh Jawa Barat dengan 38 kasus tercatat. Daerah dengan kasus terendah tercatat di Sumatera Selatan dengan 22 kasus, namun tidak menutup kemungkinan di provinsi lain juga memiliki konflik agraria.

jumlah kasus

            Sejak tahun 2012 hingga 2016, konflik agraria yang tercatat fluktuatif tetapi cenderung meningkat. Pada tahun 2014, terdapat jumlah kasus tertinggi dengan 472 kasus konflik agraria yang tercatat, sedangkan tahun 2012 memiliki jumlah kasus terendah dengan 198 kasus tercatat. Pada tahun 2015 sempat terjadi penurunan menjadi 252 kasus, namun pada tahun 2016, konflik agraria meningkat kembali menjadi 450 kasus.

ketertarikan isu konflik agraria

            Tingginya kasus konflik agraria di Indonesia ternyata menjadi daya tarik bagi mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Dari survey yang telah dilakukan, sebanyak 46,9% mahasiswa mengetahui tentang istilah konflik agraria, sedangkan 24,5% cukup mengetahui istilah tersebut, dan selebihnya tidak tahu. Namun sayangnya, sebanyak 44,9% mahasiswa masih kurang mengetahui isu-isu konflik agraria yang beredar. Hanya sebesar 20,4% mahasiswa yang memahami dan mengetahui tentang isu konflik agraria. Walaupun begitu, 42,9% responden mahasiswa mengaku tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang isu konflik agraria, bahkan 14,3% mahasiswa merespon sangat tertarik. Hal ini dapat dikatakan bahwa mahasiswa ingin mengetahui tentang isu konflik agraria, terutama di Indonesia.

peran pemerintah dan media dalam konflik agraria

            Dari isu konflik agraria yang telah beredar, sebanyak 82% mahasiswa mengetahui tentang konflik petani Kendeng, Jawa Tengah. Hal tersebut terpicu karena banyaknya media online yang menyebarkan isu tersebut. Sebanyak 84% mahasiswa merespon bahwa media online adalah tempat termudah untuk menemukan isu-isu konflik agraria. Dari survey yang didapat, sebanyak 88% responden menyatakan bahwa peran pemerintah dalam penyelesaian konflik agrarian di Indonesia dirasa belum maksimal.

            Sebagai mahasiswa yang dikenal memiliki 3 fungsi dan peran yang penting dalam masyarakat, yaitu Agent of Change, Iron Stock, dan Social Control, sudah sepatutnya kita lebih peka dengan permasalahan agraria yang ada. Apalagi fakultas ini membawa ‘embel-embel’ pertanian, yang sangat erat hubungannya dengan agraria. Pada akhirnya tulisan ini memiliki harapan agar semakin banyak mahasiswa yang melek terhadap permasalahan di Indonesia, khususnya masalah agraria. Jika kamu masih saja tidak peka, bagaimana nanti nasib Indonesia? (Red.)

Hari Batik Nasional – Eksistensi Batik sebagai Identitas Kultural

hari batik nasional 2.jpg
Kebudayaan Jawa telah menjadi perjalanan panjang kehidupan di nusantara yang bahkan memiliki jejak langkah lebih panjang daripada jejak langkah negara Indonesia sendiri. Budaya Jawa berkembang sesuai watak dan ciri khas masyarakat jawa dan melahirkan sebuah ideologi kultural. Salah satu peninggalan budaya yang dimiliki masyarakat Jawa adalah batik.

Batik sudah dikenal di nusantara sejak jaman Majapahit, dimana Kabupaten Mojokerto saat itu menjadi salah satu sentra pengembangan batik. Dalam perjalanannya, tak bisa dipungkiri bahwa batik merupakan produk budaya yang tunduk pada hukum perubahan. Batik telah mengalami berbagai macam fase perubahan sejak pertama kali diciptakan, dari yang awalnya merupakan produk sakral yang hanya bisa dipakai kalangan kerajaan sampai dengan saat ini dimana batik dapat dipakai dengan mudah oleh siapa saja yang menyukainya. Motif dan warna pada setiap jenis batik yang pada awalnya dibuat dengan pendalaman makna simbolik sekarang berubah hanya dengan berorientasi pasar.

Perubahan fase yang dialami batik merupakan hal yang mau tak mau harus dilakukan dalam upayanya mencari eksistensi dan pengakuan agar tetap lestari. Kehidupan manusia yang semakin modern dan arus globalisasi yang deras menerjang menjadikan batik harus berjuang mempertahankan diri agar tidak hanyut dan hilang. Sebagaimana dalam novel Canting karya Arswendo disebutkan bahwa batik harus berevolusi dan menyesuaikan zaman jika mau tetap dikenal oleh generasi baru. “Canting tak perlu mengangkat bendera tinggi-tinggi, karena canting sekarang ini bukan cap dulu yang dianggap budi luhung. Canting harus melebur dirinya; cara bertahan dan bisa melejit, bukan dengan menjerit, bukan dengan memuji keagungan masa lampau, bukan dengan memusuhi. Tapi dengan jalan melebur diri.” Begitu kutipan salah satu novelnya.
Selain sebagai identitas kultural Jawa, batik secara tidak langsung juga menjadi jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itulah pada tahun 2009 pemerintah gencar mengusahakan pengakuan batik sebagai budaya asli Indonesia pada UNESCO serta menetapkan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober. Tak hanya itu saja, setelah pengakuan tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah segera menginstruksikan semua lembaga pemerintahan untuk memakai batik pada hari tertentu (biasanya Jumat-Sabtu) setiap minggunya.

Arus globalisasi yang semakin kuat membuat jarak antar negara terasa hilang. Hal itu tidak hanya berpengaruh dari segi ekonomi tetapi juga dalam hal budaya. Bukan hal yang tak mungkin pada suatu masa sebuah generasi tak mengetahui siapa pemilik budaya ini dan asalnya darimana karena sudah dipakai oleh semua negara. Oleh karena itulah, meskipun masih simpang siur tentang asal usul batik yang sebenarnya, pemerintah tak menunggu waktu lama untuk mendaftarkan batik ke UNESCO agar tidak diklaim oleh negara lain. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa batik berasal dari India kemudian menyebar ke Mesir, Cina, Jepang dan Asia Tenggara. Meskipun demikian, Indonesia memiliki kesempatan yang lebih kuat untuk mengakui batik berdasarkan pendekatan bias minority, yaitu bukan masalah dari mana berasal tetapi tentang bagaimana kemampuan mengolahnya (local genius). Pada kenyataannya batik tidak berkembang di India, melainkan di Indonesia.

Meskipun telah mengalami banyak perubahan, kebudayaan batik asli tetap harus dijunjung dan dipelajari. Generasi muda sebaiknya tetap mengetahui dan mempelajari pembuatan batik yang sesungguhnya, yang dibuat tradisional menggunakan canting dan malam, karena sarat akan nilai moral dan budaya. Menurut Iswahyudi, M.Hum, dosen seni rupa UNY, sarana pencapaian dan pelestaraian batik hanya dapat dititipkan pada lembaga-lembaga birokrasi yang legal, formal, dan rasional sebagaimana pada institusi pendidikan. Oleh karena itu, pengenalan batik pada siswa sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi menjadi kunci pokok yang menentukan eksistensi batik sebagai identitas kultural di masa yang akan datang. (Rista)

Referensi :

  • Iswahyudi, M.Hum. Batik Dalam Perspektif Mencari Pengakuan: Ketercapaian dan Pelestariannya. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY
  • Mega Purnaman. 2015. Nilai ideologi dalam karya sastra Novel Canting

Petani Teriris di Negeri Agraris

Oleh : Fyantina Eka

73937

Hari ini, 24 September 2017, diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Hari ini pula, genap 57 tahun atas lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Produk hukum ini lahir pada tahun 1960 oleh pemerintahan Soekarno, sebagai upaya mengakhiri eksploitasi terhadap petani, menciptakan kebijaksanaan agraria  yang melindungi masyarakat atas akses kepada tanah, air dan udara serta landasan bagi progam reforma agraria. Namun nampaknya, negara tidak cukup mampu mengimplementasikan undang-undang tersebut dan kaum tani masih jauh dari kehidupan yang sejahtera sejak undang-undang tersebut ‘dilahirkan’ hingga saat ini rezim Joko Widodo. Bahkan, tahun ini disebut-sebut sebagai tahun darurat agraria.

Seperti yang dikutip dalam media online Tirto.id, “Negara kepulauan ini menghadapi darurat konflik agraria. Ratusan warga sipil ditangkap dan diancam pidana bahkan mati karena membela lahan dan sumber penghidupannya”.

Mari sejenak menyegarkan ingatan dan kembali flashback ke beberapa bulan lalu. Masih ingatkah konflik Kendeng, Rembang yang jadi perbincangan hangat 6 bulan yang lalu? Konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, bermula dari rencana pembangunan pabrik semen dari PT Semen Indonesia (Persero) di Sukolilo, Pati Utara, Jawa Tengah tahun 2009. Warga Desa Sukolilo merasa pembangunan pabrik semen akan merusak lingkungan sekitar. Dari tahun ke tahun kasusnya semakin pelik, hingga ‘mungkin’ kasus ini mencapai puncaknya pada awal tahun 2017. Petani hingga masyarakat umum menggerakkan berbagai aksi sebagai bentuk protes terhadap pembangunan pabrik ini. Bahkan para petani Sedulur Sikep, Kendeng menggelar aksi mengecor kaki dengan semen sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menerbitkan kembali izin pembangunan pabrik semen tersebut. Aksi tersebut sampai menelan 1 korban jiwa, yaitu Patmi, yang publik kenal sebagai Kartini Kendeng. Patmi merupakan salah satu warga yang ikut mengecor kakinya dengan semen.

Beralih kasus yang lain.

Februari lalu, ratusan warga berkerumun di depan Pengadilan Negeri Menggala, Tulang Bawang. Mereka menghadiri sidang lima petani dan aktivis yang dikriminalisasi dalam sengketa lahan seluas 10.000 hektare dengan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), anak perusahan Bumi Waras, salah satu perusahaan indutri perkebunan tertua di Lampung. Sengketa ini sudah berlangsung sejak 1986. Warga yang merupakan transmigran di sana diusir lantaran lahan tersebut diserahkan kepada PT BNIL oleh pemerintah daerah Lampung (Tirto.id, 2017).

Petani yang kehilangan tanah terus berupaya merebut kembali tanah mereka hingga terjadi bentrok antar warga dan aparat. Warga dituding menjadi pemicu dan pelaku kekerasan. Beberapa di antara warga dan aktivis dikriminalisasi dan ditangkap polisi dengan tuduhan provokator. Salah satunya Sugianto, pendeta Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan yang mendampingi warga, ditangkap karena dituduh sebagai “otak kerusuhan.”

Kasus serupa juga terjadi pada awal bulan Mei ini pada sejumlah petani di Telukjambe, Karawang, Jawa Barat. Mereka menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengadukan konflik agraria yang terjadi di lahan mereka. Petani tersebut menuntut pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang bermula ketika pada 2012, PT Pertiwi Lestari tiba-tiba mengklaim lahan seluas 791 hektare yang telah ditempati oleh para petani sejak 1962 (Republika, 2017). Akibat konflik tersebut, petani setempat tak bisa bekerja lantaran lahan pertanian telah dihancurkan serta pemukiman warga dirobohkan oleh perusahaan. Bahkan, sejumlah keluarga pun tak bisa menyekolahkan anak-anak mereka lagi. Total, terdapat 64 anak terpaksa harus putus sekolah selama delapan bulan.

Kasus-kasus di atas hanyalah beberapa contoh dari kasus agraria yg terjadi di negeri yg konon katanya “Negeri Agraris” ini. Selama tahun 2016 saja, ada 450 konflik agraria yang melibatkan 86.745 kepala keluarga. Lucunya, sedikitnya 134 petani dan aktivis dari sengketa agraria malah dipidanakan selama tahun 2016. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mereka kehilangan dua kali. Pertama kehilangan ruang hidupnya, kedua menjadi korban kriminalisasi. Ironis bukan?

Pada kenyataannya, terjadinya sengketa agraria yang melahirkan protes yang berkepanjangan adalah karena negara telah gagal memberikan perlindungan kepada rakyat dan gagal menjadi pihak yang seharusnya menjadi pelindung. Bukan sebaliknya, melakukan persekongkolan dengan pengusaha untuk merampas hak rakyat atas tanah mereka.

Tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik persengketaan agraria selama ini tidak sepenuhnya efektif, karena negara sepertinya bias dalam mengambil keputusan akibat kong-kalikong dengan pengusaha. Dalam hal ini diperlukan adanya jaminan negara terhadap hak-hak atas tanah masyarakat melalui perubahan undang-undangan agraria yang lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Sejarah persengketaan di bidang agraria akan terus berlanjut sepanjang negara tidak bisa membuat suatu kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Rakyat menginginkan perombakan hukum agraria secara revolusioner dan secara total, menghentikan Landreform Palsu, serta menjalankan Landreform Sejati.  Hukum yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan negara dan bisnis/pengusaha. Sesuai dengan UUPA pasal 2 ayat 3, “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.”

Selamat Hari Tani untuk petani-petani di Indonesia. Semoga lekas memperbaiki nasib dan memperoleh keadilan. (red)

PUISI – Negeri Tanpa Suara

diam

Oleh : Ahmad Singgih

Salam dari negeri tanpa suara
Negeri indah yang diam rakyatnya
Itu kata mereka, tikus got nyinyir tawanya
Dimana suara ada namun hilang dibalik jerujinya

Salam dari negeri tanpa suara
Negeri dimana suara itu lelucon pencari tahta
Namun suara perut menguap entah kemana
Mereka ada, tersembunyi lalu mati

Negeri tanpa suara itu bersuara
Namun suara mati dibalik penjara
Setidaknya nyawa masih di tempatnya
Ketimbang hilang direnggut peluru entah darimana

Negeri ini bukannya tak bersuara
Negeri ini bukannya tiada kata
Namun suara hilang dibalik temboknya
Nanti bersuara, esok tiada kabarnya
Hanya papan nama menangisi pusara

Negeri tanpa suara katanya penuh tangis bayi
Mereka ada, tersembunyi gedung pencitraan tinggi
Gedung penipu tempat suara tertutupi
Mereka ada, tapi seakan tiada
Terhapus tikus pencari citra

Salam dari negeri tanpa suara
Negeri indah yang (katanya) makmur tanahnya
Negeri damai yang (katanya) tentram orangnya
Negeri dimana suara itu alat pengeruk harta
Dan suara kecil tak pantas diberi harga

Doakan saja kami yang berjuang dengan pena
Mati bersuara, atau hilang selamanya

Lahan Parkir Ilegal Ditempati, Bukti Kurangnya Kesadaran Mahasiswa

20170913_124815[1]Sesuai dengan Surat Edaran Rektor nomor 7479/UN.10/TU2015 tentang tata tertib lalu lintas di Universitas Brawijaya (UB.red), menyatakan bahwa semua kendaraan harus parkir di lokasi yang telah disediakan. Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan bahwa kendaraan yang parkir pada lokasi yang diberi tanda larangan parkir, akan ditindak oleh petugas parkir dengan melakukan penggembosan ban motor atau mobil yang bersangkutan.  Namun sepertinya, ungkapan ‘peraturan dibuat untuk dilanggar’ itu memang benar adanya. Hampir seluruh mahasiswa FTP UB sudah tidak asing lagi
mengenai tindak pelanggaran ini, yaitu tentang kebiasaan memarkirkan
sepeda motor pada jalan poros samping gedung D FTP UB. Padahal, rambu atau tanda larangan parkir di situ sudah dipasang dan dapat terlihat jelas.

20170913_124759[1]

Menurut Ahmad Sultan Shalahuddin (THP/16), ia lebih memilih untuk memakirkan motornya di daerah tersebut, dikarenakan lebih dekat dengan gedung perkuliahan. Ia juga mengatakan tidak segan untuk parkir disana karena banyak sepeda motor yang terlebih dahulu parkir. Padahal mereka sudah tahu tentang larangan parkir ditempat tersebut.

Pihak fakultas menyatakan bahwa parkir sembarangan terlebih lagi di jalan poros yang ramai lalu lalang kendaraan, selain masalah keamanan yang menjadi kurang terpantau, masalah keindahan, kerapihan dan ketertiban juga menjadi hal yang begitu mengganggu. “Nah, gini lho dari kita itu sudah di proker oleh rektorat yang sudah menyediakan lahan parkir di sebelah gedung Samantha Krida (Sakri.red), supaya tidak mengganggu jalan poros tempat lalu lalangnya kendaraan. Jadi kita hanya mengamankan sesuai apa yang menjadi keinginan pihak rektorat. Apalagi kan disana sudah terpasang rambu-rambu larangan,” tegas Bapak Joko Sudarto, selaku Kasubag Bagian Umum dan Perlengkapan.

Menanggapi keluhan lahan parkir yang kurang, Pak Joko juga menambahkan, “Kalau masalah lahan parkir yang kurang, kita memang dikasihnya lahan untuk FTP sekian. Jadi alangkah lebih baiknya juga kalau jalan sedikit kan juga sehat dari pada dilihat semrawut di FTP, dan kalaupun nantinya rapi juga kan nama FTP yang bagus jadinya,” ujar beliau melanjutkan.

Menurut salah seorang mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya, ‘membandelnya’ para mahasiswa yang parkir di tempat tersebut juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan. “Kurang diawasi juga sih, kan biasanya di pasang tali, jadi mahasiswa enggan untuk parkir. Tapi yang sering itu talinya nggak ada, jadi ya kesannya tempat itu boleh di pakai untuk parkir,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, salah seorang petugas parkir FTP yang kami temui menjelaskan bahwa itu bukan kesalahan pihaknya. “Sebenarnya dari pihak FTP sudah menyediakan tempat parkir dibelakang gedung F juga bisa parkir di sebelahnya gedung sakri hingga ke CL dan Filkom. Jadi kalau ada yang hilang atau gembos, ya jangan salahkan petugasnya, karena daerah situ bukan daerah pengawasan kami bahkan kita juga sudah kasih tali sebagai upaya penertiban, tapi masih juga dipotong trus dimasuki kembali,” tambah Thahir, petugas parkir FTP.

Sebagai kaum yang ‘dianggap’ paham rambu-rambu dan peraturan, alangkah baiknya kita mulai menumbuhkan kepekaan dan kesadaran. Berhenti parkir sembarangan, apalagi dari segi keamanan tidak ada jaminan. Jika memang benar-benar ingin ditertibkan, perlu adanya sinergisme dari petugas dan mahasiswanya.  Kecuali, jika poros jalan tersebut memang dijadikan lahan parkir tambahan, maka rambu larangan parkirnya dicopot saja. (Fyan/Amal)

TUGAS SEMAKIN BERAT, PANITIA SEMAKIN KETAT

Penugasan mahasiswa baru merupakan salah satu aspek penilaian dalam rangkaian jelajah almamater Universitas Brawijaya atau Raja Brawijaya. Fungsi dari penugasan sendiri adalah sebagai pengenalan dunia perkuliahan serta pengembangan kepribadian sebagai mahasiswa dan pemuda penerus bangsa. Penugasan tahun ini terdiri dari tugas online yang wajib dikerjakan sebelum hari-H Raja Brawijaya 2017 dan tugas offline yang dikumpulkan pada hari-H Raja Brawijaya 2017.

Tugas online yang diberikan antara lain membuat essay dan video, sedangkan untuk tugas offline antara lain menulis mars dan hymne Universitas Brawijaya, membuat motivation letter, dan membuat mind map. Bila dibandingkan dengan penugasan mahasiswa baru tahun sebelumnya, penugasan tahun ini cenderung lebih berat dan penilaiannya juga lebih ketat. Panitia Raja Brawijaya 2017 memiliki sistem penilaian sendiri yang dapat mendeteksi kecurangan dalam pengerjaan tugas oleh mahasiswa baru dan beberapa mahasiswa baru yang ketahuan melakukan kecurangan dihubungi oleh panitia melalui chat secara langsung.

”Maba yang curang kami hubungi sebagai peringatan untuk maba dari cluster lain yang belum mengerjakan bahwa kami panitia benar-benar mengoreksi dan menilai penugasan maba, sehingga dapat menekan resiko maba lainnya melakukan kecurangan yang sama,” ujar Auzan El-Ghifarri Su’ud selaku CO Acara Raja Brawijaya 2017.

Peningkatan keketatan penilaian tugas mahasiswa baru juga diikuti dengan sistem pembagian pengerjaan tugas online untuk setiap cluster yang jauh lebih rapi sehingga memperkecil masalah seperti server down pada website Raja Brawijaya 2017 dibandingkan pada tahun sebelumnya. ”Tugas yang diberikan memang banyak tapi waktu yang diberikan untuk mengerjakan juga banyak jadi nggak terlalu menyusahkan,” kata Pamungkas, mahasiswa baru Fakultas Teknik.

Dampak positif dari penilaian penugasan mahasiswa baru yang semakin diperketat antara lain meningkatkan usaha dari mahasiswa baru untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin tanpa kecurangan seperti membeli jasa pengerjaan tugas ospek dan lain sebagainya. Selain itu motivation letter terbaik per venue acara dipilih oleh panitia untuk dipresentasikan oleh mahasiswa baru yang menulisnya sehingga mereka dapat termotivasi dan merasa dihargai kerja kerasnya mengerjakan tugas-tugas tesebut. Sistem penilaian tugas mahasiswa baru di Raja Brawijaya 2017 ini diharapkan dapat diaplikasikan kembali dan ditingkatkan pada Raja Brawijaya tahun 2018 dan seterusnya. (red.)